2 menit baca493 kali dibaca
Penulis: Claudius Vico
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketua Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi temtang Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.
Rusman menyebutkan rapat koordinasi ini merupakan langkah penting untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Kaltim. Ia menambahkan bahwa selama ini sering terjadi benturan-benturan kamus usulan antara DPRD Kaltim dan OPD Pemprov Kaltim maupun Pemkab/Pemkot se-Kaltim.
“Kami ingin memastikan semua usulan yang masuk ke DPRD Kaltim sudah sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada lagi daerah yang merasa dirugikan atau didiskriminasi dalam alokasi bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota,” ujar Rusman, Rabu (24/1/2024).
Ada dua jenis usulan yang dibahas dalam rapat koordinasi ini, yaitu bantuan sosial dan bantuan keuangan provinsi. Untuk bantuan sosial, mekanismenya diusulkan langsung oleh pemohon, akan tetapi harus ada sejumlah persyaratan yang dipenuhi dan kemudian diverifikasi oleh masing-masing OPD terkait sesuai ruang lingkupnya.
Sedangkan untuk bantuan keuangan provinsi, Rusman mengatakan bahwa ada sejumlah kriteria baru yang diberlakukan sebagai persyaratan yang nantinya wajib dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan usulan. Kriteria tersebut antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, problem sosial dan pembangunan yang dihadapi masing-masing daerah.
“Dengan kriteria ini, kami berharap dapat membangun rasa keadilan antar kebupaten/kota. Sehingga jelas tidak ada lagi daerah yang dinilai mendominasi besaran bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota,” tutur Rusman.
Rusman juga menekankan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024, semua pihak harus mengacu kepada skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan evaluasi dari hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi usulan belanja langsung di OPD provinsi yang tiba-tiba muncul tanpa melalui proses yang benar.
“Kami akan mengatur proses menginput, memverifikasi, dan menjadwalkan usulan-usulan tersebut agar tidak ada lagi sifatnya muncul benturan pada saat implementasinya. Jadi ke depan diharapkan berjalan dengan baik,” pungkas Rusman. (adv)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
