DPRD dan Pemprov Kaltim Gelar Rakor Pencegahan Korupsi dalam Proses Penganggaran APBD, Dua OPD jadi Sorotan

Rakor kepada seluruh OPD untuk menyelaraskan perencanaan pengganggaran sesuai aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Makanya kami panggil semua OPD untuk membahas perencanaan anggaran 2023 dan perubahan di 2024. Semua perangkat daerah harus disesuaikan dengan bulan yang ada, yakni Maret hingga Mei," ujar Seno.

Ada beberapa perencanaan dimasukkan diluar dari bulan yang telah ditentukan, sehingga Inspektorat melihat hal tersebut keluar dari prosedur.

Usai Pemprov Kaltim melakukan konsultasi dengan Kemendagri, diberikan kesempatan khusus hanya pasa 2023 ini. "Tahun depan harus sesuai tanggal dan bulan yang ada di Kemendagri," ucap Seno lagi.

Ada dua OPD menjadi sorotan dari Inspektorat, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). "Dalam waktu dekat Sekdaprov akan rapat bersama TAPD untuk menyelesaikan bermasalah tersebut. Kita harap semua dapat terserap maksimal karena ini adalah aspirasi masyarakat," tegas Seno. (adv)

DPRD dan Pemprov Kaltim Gelar Rakor Pencegahan Korupsi dalam Proses Penganggaran APBD, Dua OPD jadi Sorotan

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini