Melihat adanya persoalan yang bersinggungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, Sutomo meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat menuntaskan persoalan tersebut dengan mengundang beberapa pihak terkait dalam audiensi.
"Ini perlu ditengahi antara perushaan dan PLN, karena PLN telah menyanggupi untuk bisa mengakomodir kebutuhan listrik di daerah sana, sementara itu tidak bisa masuk karena masih masuk dalam wilayah izin perushaan," ucap Jabir, Kamis (19/10/2023)
Jabir juga membeberkan, berdasarkan data yang ia peroleh dari PT PLN setidaknya sudah ada 839 desa dari 1038 desa di Kaltim yang telah menerima aliran listrik, terhadap sisanya Jabir menjeelaskan bakal dituntaskan PT PLN pada 2024 mendatang. Maka dari itu persoalan tersebut turut disoroti olehnya guna mendukung upaya seluruh desa di Benua Etam mendapatkan aliran listrik.
"Bagaimana kita mau masuk kalau terhalang oleh itu, artinya ini perlu ditengahi, jika pihak perushaan tidak dapat menyanggupi tinggal wilayahnya diberikan kepada PT PLN, kalaupun mereka sanggup minimal harus ada kegiatan paling tidak masukkan jaringannya terlebih dulu," sebutnya.
Ia merincikan daerah yang dimaksud itu setidaknya terdapat 10 desa yang terdiri dari Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran, pada desa-desa tersebut juga diyakini telah dihuni oleh ratusan penduduk, mengingat listrik adalah kebutuhan dasar dan dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian maka ia mendorong untuk segera dituntaskan.
"Apalagi banyak nelayan, mereka juga pasti membutuhkn es batu, bagaimana bisa es batu mereka buat kalau aliran listriknya tidak ada, jadi ini betul-betul kebutuhan dasar masyarakat kita yang perlu diperhatikan," tutupnya. (adv)
