“Anggaran pendidikan yang besar, harus terencana dengan baik, sehingga belanja pendidikan berorientasi kepada kebutuhan pendidikan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan SKPD,” kata Sutomo.
Infrastruktur pendidikan di Kaltim tak sedikit yang masih belum layak atau bahkan belum dibangun untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Di sejumlah Kabupaten/Kota ia mengatakan masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik dikarenakan terbatasnya ruang kelas.
Bahkan ironinya ada sekolah yang harus melakukan proses belajar mengajar di balai desa. “Program prioritas wajib belajar 12 tahun. Namun disalah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau tak ada satupun sekolah tingkat SMA,” sebut Sutomo lagi
Untuk itu ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan, menjamah sekolah di daerah pelosok/pedalaman agar serapan anggaran pendidikan tak hanya fokus di daerah perkotaan saja. “Anggaran pendidikan sekitar Rp4 Triliun, jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan. Ibaratnya api yang jauh dari panggangan,” tutup Sutomo. (kk2/adv)
