Salehuddin menjelaskan, dalam penerapan Kurikulum Merdeka, sekolah perlu mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim, sebab beberapa sarana dan prasarana sekolah mesti dipenuhi, bahkan ia menjelaskan masih ada beberapa sekolah yang syarat sarananya masih sangat kurang.
"Sementara untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka juga perlu memperhatikan sarana bahkan sumber daya pengajarnya," ucap Saleh, sapaan akrabnya, Kamis (28/9/2023).
Berbicara sarana dan prasarana, Saleh menjelaskan semestinya tanpa adanya Kurikulum Merdeka, Pemprov Kaltim harusnya sangat memperhatikan sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya, terlebih pada sekolah yang berada di daerah pelosok.
"Bayangkan, masih ada sekolah kita yang masih sangat minim sarana, bahkan ada yang belajar masih lesehan, atap bocor dan kekurangan-kekurangan lainnya, ini sangat kita sayangkan, maka dari itu kami berharap supaya Pemprov Kaltim dapat memperhatikan hal ini," jelasnya.
Saleh menyinggung tentang besaran APBD Kaltim 2023 yang saat ini setelah terdapat penambahan pada APBD Perubahan menjadi Rp25,32 triliun, mengacu dari aturan yang ada alokasi dana untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen, seharusnya dari alokasi yang ada Pemprov Kaltim dapat menjawab persoalan tentang minimnya sarana dan prasarana sekolah. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin