Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi tindakan penympangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan BLUD termasuk instansi yang tak terlepas dari fungsi pemerintahan, dalam pengelolaannya juga kerap mendapatkan sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, sebab tak heran apabila lembaga tersebut juga turut diperhatikan oleh Lembaga legislatif.
"Kami sudah pernah beberapa waktu lalu memanggil BLUD di Kaltim, namun sayangnya yang berkesempatan hadir RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Abdul Wahab Syahrani (AWS)" ucap Nidya, Minggu (17/9/2023).
Beberapa waktu lalu pada manajemen RSUD AWS juga pernah mengalami penyimpangan yang mana saat ini oknum bersangkutan tengah menjalani proses hukum yang berlaku.
Melihat adanya persoalan yang terjadi Nidya juga memberikan usulan kepada RSUD AWS untuk dapat melakukan inovasi terhadap pengelolaannya baik keuangan, administrasi hingga hal-hal lain. Menurutnya inovasi berbasis digitalisasi jadi salah satu langkah konkret yang diyakini mampu memberikan upaya antisipasi.
"Perkembangan pengelolaan dengan melakukan digitalisasi manajemen ini bisa menghindari penyimpangan, apalagi kemarin RSUD AWS kebetulan sempat mengalami penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawainya," jelasnya.
Memang tak mudah untuk melakukan perubahan itu, ia mencontohkan sistem pembayaran dari tiap pasien pastinya memerlukan adaptasi atau bahkan tak banyak yang enggan melakukan metode pembayaran online, namun berbagai upaya bisa dilakukan untuk menarik hati dari para pengguna jasa.
"Memang tidak mudah, tapi kan bisa diberikan seperti potongan biaya kalau menggunakan pembayaran online, ini bisa jadi cara untuk membiasakan masyarakat kita," tuturnya.
Tentunya dengan digitalisasi itu, bagi Nidya sangat mampu memberikan kemudahan bagi siapa saja, selain itu memberikan pelayanan prima juga pasti akan didapatkan. (adv)