Seno menegaskan evaluasi itu lebih dititikberatkan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dari bidang tersebut menurutnya mampu menekan Silpa anggaran APBD 2024 mendatng.
"Kami minta ada perbaikan disana, lelang cepat harus dilakukan terutama untuk proyek proyek yang besar," ucap Seno, Minggu (13/8/2023).
Disinggung mengenai penanganan guna menekan angka Silpa yang pernah disuarakan oleh pihaknya yaitu lelang dini, Seno menegaskan hal itu hanya berlaku pada beberapa kegiatan yang tergolong besar.
Ada kemungkinan pada tahun ini juga menghasilkan Silpa anggaran yang lumayan besar, Seno menegaskan, upaya lelamg dini juga perlu dievaluasi ke depannya, sehingga pada awal tahun pengerjaan APBD 2024 mampu menyediakan perencanaan yang baik terlebih dahulu.
"Jadi proyek 2024 mereka sudah punya perencanaan baru masuk proyek langsung, optimis. Karena kita menganggarakan silpa Rp675 miliar, kita optimis kita sangat bagus 2024," sebut Seno.
Untuk diketahui pada Jumat (11/8/2023) lalu DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim telah melakukan penandatanganan bersama rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD Perubahan 2023, dijelaskan setidaknya untuk APBD Perubahan terdapat penambahan angka sekira Rp7 triliun dari APBD murni 2023 sebesar Rp17,6 Triliun, jika diakumulasikan hingga APBD perubahan 2023 totalnya sekita Rp25 Triliun. (adv)