Kritisi Program Guru Penggerak, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim: Tenaga Pendidik Jangan Dibuat Seolah Ada yang Lebih Eksklusif

Untuk diketahui, dalam satu sekolah hanya sebagian tenaga pendidik yang menjadi guru penggerak, sehingga dalam jangka waktu yang panjang, perlahan kebijakan tersebut memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda.

Rusman menjelaskan, dari program itu secara tidak disadari mulai membangun kasta pada kelompok tenaga pendidik. Ia menilai dampak yang diakibatkan dari program tersebut tidak baik untuk dunia pendidikan. "Karena program ini secara tidak langsung seperti membangun tembok antara guru lain dan guru penggerak," ucap Rusman, Kamis (20/7/2023).

Tak heran politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim ini menyebutkan adanya diskriminasi pada kelompok guru, sebab pelatihan untuk menambah kapasitas guru porsinya lebih banyak diberikan kepada kelompok guru penggerak.

"Seharusnya peningkatan kapasitas ini kan diberikan merata kepada semua guru, karena setiap guru berhak mendapatkan hal tersebut," jelasnya.

Ia menegaskan sikap pernyataannya ini bukan berarti anti dengan program guru penggerak. Akan tetapi menurutnya jika hal itu tidak disikapi langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ia khawatir diskriminasi semakin terasa.

"Kelompok tenaga pendidik ini jangan dibuat seolah ada yang lebih eksklusif, kasian nanti dampaknya buat anak-anak kita," ungkapnya.

Di samping itu ia menjelaskan seharusnya untuk tenaga pendidik dapat diberikan standar kompetensi yang sama. Hal itu ia suarakan dengan tujuan memberikan penanganan pendidikan untuk para pelajar lebih baik lagi. (Adv)

Editor: Maruly Zainuddin

Kritisi Program Guru Penggerak, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim: Tenaga Pendidik Jangan Dibuat Seolah Ada yang Lebih Eksklusif

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini