Hal ini disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim dengan Perusahaan Daerah (Perusda) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Senin (12/6/2023) hari ini.
Hamas, sapaan akrabnya, mengungkapkan dalam pertemuan itu telah dinyatakan PT Melati Bhakti Satya (MBS) diberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan kapal pandu terhadap kapal tongkang yang melintas dibawah jembatan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
"Alhamdulilah dari pihak KSOP memberikan kesempatan untuk kegiatan kapal pandu kepada PT MBS," ucap Hamas.
Sampai saat ini kegiatan kapal pandu belum pernah menjadi sorotan Pemprov Kaltim dalam kegiatan usaha, padahal terdapat potensi pendapatan daerah yang begitu besar apabila kegiatan itu ditangani oleh daerah.
"Selama ini yang menangani hanya vendor atau pihak ketiga, padahal potensi untuk kita sangat besar," sebutnya.
Disinggung mengenai langkah lanjutan yang perlu dikawal oleh pihaknya, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengungkapkan tinggal menunggu pola kerja sama yang akan terjalin antara PT MBS dengan pihak-pihak terkait, dengan adanya kerja sama ini ia menyebutkan potensi pendapatan yang akan diraup sebesar Rp10 sampai Rp15 miliar per bulan.
"Karena ada dua jembatan yang kita punya yaitu Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam Kembar," tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur