"Saat pertemuan kami juga ikut menyaksikan, sayangnya dari pihak perusahaan seolah tidak ada niatan untuk ganti rugi lahan yang dicaplok," ucap Agiel Rabu (29/3/2023).
Ujung dari pertemuan terdapat beberapa hasil rekomendasi yang dapat dijalankan oleh pihak perusahaan namun PT WIN justru tidak menandatangani berita acara pertemuan tersebut. Sikap tersebut yang membuatnya geram kemudian timbul usulan agar masyarakat dapat melakukan tindakan non litigasi. "Seperti kami meminta kepada masyarakat untuk menutup lahan itu tapi jangan dipanen hasilnya," ungkapnya.
Komitmen dalam mendukung hak masyarakat itu juga disampaikan Agiel, pihaknya akan mengupayakan agar masyarakat mendapatkan pendampingan hukum dalam menempuh gugatan baik pidana maupun perdata. "Karena menurut kita pihak perusahaan ini telah merampok lahan masyarakat," sebut Agiel.
Sebelumnya diwartakan kasus sengketa lahan itu terjadi antara masyarakat petani dengan pihak perusahaan yang berada di Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.
Setidaknya terdapat seluas 430 hektar lahan masyarakat yang dalam 11 tahun belakangan ini tidak menerima pergantian rugi dari pihak perusahaan.
Sebagai informasi persoalan itu bermula sejak 2008 silam pihak perusahaan mulai melakukan penggusuran pada lahan seluas 430 hektar, setelah itu 4 tahun kemudian PT WIN mulai melakukan penanaman pada lahan tersebut hingga tepatnya pada 2015 merupakan masa panen pertama dari kelapa sawit yang ditanami. (adv)
"Saat pertemuan kami juga ikut menyaksikan, sayangnya dari pihak perusahaan seolah tidak ada niatan untuk ganti rugi lahan yang dicaplok," ucap Agiel Rabu (29/3/2023).
Ujung dari pertemuan terdapat beberapa hasil rekomendasi yang dapat dijalankan oleh pihak perusahaan namun PT WIN justru tidak menandatangani berita acara pertemuan tersebut. Sikap tersebut yang membuatnya geram kemudian timbul usulan agar masyarakat dapat melakukan tindakan non litigasi. "Seperti kami meminta kepada masyarakat untuk menutup lahan itu tapi jangan dipanen hasilnya," ungkapnya.
Komitmen dalam mendukung hak masyarakat itu juga disampaikan Agiel, pihaknya akan mengupayakan agar masyarakat mendapatkan pendampingan hukum dalam menempuh gugatan baik pidana maupun perdata. "Karena menurut kita pihak perusahaan ini telah merampok lahan masyarakat," sebut Agiel.
Sebelumnya diwartakan kasus sengketa lahan itu terjadi antara masyarakat petani dengan pihak perusahaan yang berada di Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.
Setidaknya terdapat seluas 430 hektar lahan masyarakat yang dalam 11 tahun belakangan ini tidak menerima pergantian rugi dari pihak perusahaan.
Sebagai informasi persoalan itu bermula sejak 2008 silam pihak perusahaan mulai melakukan penggusuran pada lahan seluas 430 hektar, setelah itu 4 tahun kemudian PT WIN mulai melakukan penanaman pada lahan tersebut hingga tepatnya pada 2015 merupakan masa panen pertama dari kelapa sawit yang ditanami. (adv)
