Ia membeberkan pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air bersih itu telah dianggarkan sebesar Rp120 miliar untuk pembangunannya, sehingga ia berharap agar kegiatan itu segera terealisasi guna mengakomodir kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih.
"Informasi itu kami terima saat Raker (Rapat Kerja) Komisi III DPRD Kaltim dengan dinas-dinas yang menjadi mitra kami, tepatnya hal itu disampaikan oleh Dinas PUPR Pera (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat) Kaltim," jelasnya Minggu (12/3/2023).
Ia menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa Kota Bontang mengalami krisis akan air bersih diantaranya minimnya kawasan hutan di wilayah tersebut, oleh sebab itu menurutnya penanganan dengan melakukan pembangunan sistem penyedia air bersih dinilai tepat sasaran.
"Setidaknya program pembangunan itu sangat tepat untuk penanganan wilayah yang minim sumber air bersihnya," jelasnya.
Kendati demikian dari rencana tersebut ia belum mengetahui pasti letak lokasi untuk pembangunan instalasi tersebut, namun dapat dipastikan kegiatan itu akan dilaksanakan pada tahun ini.
Ia juga menegaskan setidaknya dalam mengawal program itu hingga realisasi, pihaknya akan kembali mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut pada pertengahan tahun mendatang.
"Nanti kami panggil untuk evaluasinya,.itu juga akan kami tanyakan sejumlah program yang sudah diremcanakan," tutupnya. (Adv)
Editor: Rusdianto
