1 menit baca
Penulis: Claudius Vico
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Proses pembebasan lahan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, diharapkan anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Mimi Meriami BR Pane sebanding dengan besaran nilai pasar yang ada saat ini.
Hal ini disampaikan Mimi terkait dengan adanya keluhan yang datang dari masyarakat PPU yang merasa nilai ganti rugi lahannya terlalu kecil, sehingga sementara ini tengah dijembatani oleh Pemerintah Kabupaten PPU kepada pemerintah pusat berkaitan dengan keluhan tersebut.
Seharusnya kata Mimi, Badan Otorita dapat menggunakan jasa tim appraisal sebagai tim independen yang akan menghitung nilai besaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik masyarakat, terlebih perhitungan tim appraisal tentunya memiliki landasan perhitungan yang begitu jelas terhadap nilai yang dikeluarkan.
"Harusnya Badan Otrita ini gunakan tim appraisal untuk melakukan proses ganti rugi lahan yang ada di IKN, sehingga kejadiannya tidak seperti ini masyarakat melakukan penolakan karena nilainya terlalu kecil," ujar Mimi kepada Korankaltim.com Sabtu (25/2/2023) hari ini.
Penolakan masyarakat terhadap besaran ganti rugi lahan yang terbilang murah merupakan pendapat yang cukup relatif, sehingga usulannya dinilai tepat untuk mengatasi hal tersebut.
Namun ia mengharapkan jika setelah ini nilai ganti rugi lahan justru mendapatkan nilai yang sama maka ia meminta kepada masyarakat dapat menerima hal itu. "Kami yakin kalau appraisal yang bergerak sudah sesuai perhitungan, dan mereka tim independen, tidak bisa diintervensi," ujar Mimi. (adv)
Editor; Aspian Nur
Hal ini disampaikan Mimi terkait dengan adanya keluhan yang datang dari masyarakat PPU yang merasa nilai ganti rugi lahannya terlalu kecil, sehingga sementara ini tengah dijembatani oleh Pemerintah Kabupaten PPU kepada pemerintah pusat berkaitan dengan keluhan tersebut.
Seharusnya kata Mimi, Badan Otorita dapat menggunakan jasa tim appraisal sebagai tim independen yang akan menghitung nilai besaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik masyarakat, terlebih perhitungan tim appraisal tentunya memiliki landasan perhitungan yang begitu jelas terhadap nilai yang dikeluarkan.
"Harusnya Badan Otrita ini gunakan tim appraisal untuk melakukan proses ganti rugi lahan yang ada di IKN, sehingga kejadiannya tidak seperti ini masyarakat melakukan penolakan karena nilainya terlalu kecil," ujar Mimi kepada Korankaltim.com Sabtu (25/2/2023) hari ini.
Penolakan masyarakat terhadap besaran ganti rugi lahan yang terbilang murah merupakan pendapat yang cukup relatif, sehingga usulannya dinilai tepat untuk mengatasi hal tersebut.
Namun ia mengharapkan jika setelah ini nilai ganti rugi lahan justru mendapatkan nilai yang sama maka ia meminta kepada masyarakat dapat menerima hal itu. "Kami yakin kalau appraisal yang bergerak sudah sesuai perhitungan, dan mereka tim independen, tidak bisa diintervensi," ujar Mimi. (adv)
Editor; Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
