"Sudah clear soal selisih, yang benar yaitu Rp15,1 triliun, kemarin itu karena belum dicantumkan Rp200 juta yang untuk penyertaan modal kepada Perusda," ucapnya, Selasa (11/10/2022).
Setelah itu pembahasan lanjutan akan lebih detil pada rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelang pengesahan mendatang termasuk mengawal sejumlah pokok-pokok penting mengenai kebutuhan daerah yang akan ditopang APBD.
"Nanti akan dibahas detil dengan Banggar, sudah ada beberapa kegiatan yang akan dikawal termasuk beberapa pembagian APBD yang tidak dapat diganggu gugat," tegasnya.
Ia membeberkan, beberapa kegiatan yang sifatnya berbentuk fisik juga akan turut diakomodir pada APBD 2023 termasuk peningkatan jalan atau beberapa bangunan gedung yang belum rampung pada 2022 akan dilanjutkan pada 2023.
"Seperti gedung kantor Inspektorat, rumah sakit mata, rumah sakit Korpri akan dianggarkan," jelasnya.
Selain itu, politisi asal Partai Golkar ini juga menegaskan mengenai kesejahteraan tenaga pendidik akan turut diperhatikan, apalagi sempat melihat gejolak yang pernah terjadi di Samarinda berkaitan dengan insentif guru, mendorong pihaknya terus berkomitmen untuk dapat mengawal hal tersebut.
"Mudah-mudahan dapat sesuai dengan penyampaian dari tanggapan, yang dimana akan memperhatikan sektor pendidikan," tandasnya. (Adv)
Penulis: Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
