"Nah itu yang mau kami pastikan, apakah Undang-Undang IKN itu sudah menggugurkan aturan yang ada di RTRW, kalau belum, artinya aktivitas itu melanggar," ucapnya, Minggu (9/10/2022).
Baharuddin yang juga Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini membeberkan kawasan penyangga di seputaran wilayah IKN juga turut ia soroti. Sebab saat ini peruntukannya pun masih belum terlihat, namun di sisi lain ia juga perlu mengetahui apakah rancangan peruntukannya telah tertera dalam Undang-Undang IKN. "Ini yang perlu disinkronkan lagi, makanya perlu kita berdiskusi dengan Badan Otorita," jelasnya.
Tak hanya itu, nantinya Pansus RTRW juga akan mempertanyakan mengenai Recana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belakangan ini Badan Otorita sedang melaksanakan konsultasi publik. "Namun melihat keterlibatan pihak yang berkaitan kan juga terbatas, maka dari itu kami juga akan mempertanyakan hal tersebut kepada Badan Otorita," tutupnya. (Adv)
Penulis: Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
"Nah itu yang mau kami pastikan, apakah Undang-Undang IKN itu sudah menggugurkan aturan yang ada di RTRW, kalau belum, artinya aktivitas itu melanggar," ucapnya, Minggu (9/10/2022).
Baharuddin yang juga Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini membeberkan kawasan penyangga di seputaran wilayah IKN juga turut ia soroti. Sebab saat ini peruntukannya pun masih belum terlihat, namun di sisi lain ia juga perlu mengetahui apakah rancangan peruntukannya telah tertera dalam Undang-Undang IKN. "Ini yang perlu disinkronkan lagi, makanya perlu kita berdiskusi dengan Badan Otorita," jelasnya.
Tak hanya itu, nantinya Pansus RTRW juga akan mempertanyakan mengenai Recana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belakangan ini Badan Otorita sedang melaksanakan konsultasi publik. "Namun melihat keterlibatan pihak yang berkaitan kan juga terbatas, maka dari itu kami juga akan mempertanyakan hal tersebut kepada Badan Otorita," tutupnya. (Adv)
Penulis: Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
