"Masih menunggu dokumen KLHS itu, tapi ini kan baru diajukan ke Kementerian, harus menunggu 14 hari dulu," ucapnya, Rabu (28/9/2022).
Dikatakannya, pembahasan dapat dimulai kembali setelah keperluan dokumen terlengkapi. Agar produktifitas pembahasan itu tetap berjalan, maka langkah yang dapat dilakukan pihaknya dengan melakukan pembahasan substansi yang juga termasuk sebagai kelengkapan dokumen untuk pembahasan RTRW.
"Jadi kita manfaatkan waktu luang ini untuk pembahasan substansi biar pembahasannya dapat tetap mengalir berjalan," jelasnya.
Dokumen RTRW ini sendiri tak hanya dimiliki oleh Pemprov Kaltim saja, melainkan kabupaten dan kota juga memiliki regulasi yang serupa, maka dari itu nantinya Pansus akan dibagi menjadi 3 zona untuk menyelaraskan antara RTRW Kaltim dan kabupaten atau kota yang ada.
"Nanti akan kita bagi 3 zona, setelah dari draft yang ada siap, baru kita selaraskan untuk menyempurnakan RTRW," tandasnya. (adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
"Masih menunggu dokumen KLHS itu, tapi ini kan baru diajukan ke Kementerian, harus menunggu 14 hari dulu," ucapnya, Rabu (28/9/2022).
Dikatakannya, pembahasan dapat dimulai kembali setelah keperluan dokumen terlengkapi. Agar produktifitas pembahasan itu tetap berjalan, maka langkah yang dapat dilakukan pihaknya dengan melakukan pembahasan substansi yang juga termasuk sebagai kelengkapan dokumen untuk pembahasan RTRW.
"Jadi kita manfaatkan waktu luang ini untuk pembahasan substansi biar pembahasannya dapat tetap mengalir berjalan," jelasnya.
Dokumen RTRW ini sendiri tak hanya dimiliki oleh Pemprov Kaltim saja, melainkan kabupaten dan kota juga memiliki regulasi yang serupa, maka dari itu nantinya Pansus akan dibagi menjadi 3 zona untuk menyelaraskan antara RTRW Kaltim dan kabupaten atau kota yang ada.
"Nanti akan kita bagi 3 zona, setelah dari draft yang ada siap, baru kita selaraskan untuk menyempurnakan RTRW," tandasnya. (adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
