Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan, penundaan rapat bukan berarti pihaknya meragukan kapasitas peserta yang sempat hadir, namun setidaknya agar pembahasan pada rapat tersebut dapat lebih optimal, maka pejabat yang bertanggung jawab atas hal itu sekiranya kepala biro. "Kita tunggu saja dia hadir. Sebagai seorang pimpinan dia kan harus bertanggungjawab," jelasnya.
Diketahui, anggaran pada biro tersebut serapannya belum mencapai seperempat persen, tak heran jika Komisi III DPRD Kaltim berupaya untuk mendorong agar anggaran pada bidang tersebut dapat digunakan maksimal untuk kepentingan masyarakat.
"Kami ingin koordinasi terkait proses lelang yang lambat. Bayangkan hingga saat ini baru Rp117 miliar yang telah terserap dari Rp1,7 triliun anggaran yang dikelola Biro Barjas. Ini sudah bulan September, ini baru (APBD) murni loh, baru segini dapatnya. Ini masalah yang krusial itu apa sih di sana," tandasnya. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Maruly Zainuddin
Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan, penundaan rapat bukan berarti pihaknya meragukan kapasitas peserta yang sempat hadir, namun setidaknya agar pembahasan pada rapat tersebut dapat lebih optimal, maka pejabat yang bertanggung jawab atas hal itu sekiranya kepala biro. "Kita tunggu saja dia hadir. Sebagai seorang pimpinan dia kan harus bertanggungjawab," jelasnya.
Diketahui, anggaran pada biro tersebut serapannya belum mencapai seperempat persen, tak heran jika Komisi III DPRD Kaltim berupaya untuk mendorong agar anggaran pada bidang tersebut dapat digunakan maksimal untuk kepentingan masyarakat.
"Kami ingin koordinasi terkait proses lelang yang lambat. Bayangkan hingga saat ini baru Rp117 miliar yang telah terserap dari Rp1,7 triliun anggaran yang dikelola Biro Barjas. Ini sudah bulan September, ini baru (APBD) murni loh, baru segini dapatnya. Ini masalah yang krusial itu apa sih di sana," tandasnya. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Maruly Zainuddin
