"Kami meminta ketegasan dari Pemprov Kaltim karena penugasan pengawasan kini telah dilempar kepada pemerintah provinsi," ucapnya, Jumat (9/9/2022).
Ia berharap ada langkah konkret dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim seperti terjun langsung ke lapangan.
Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Kaltim menurutnya sudah menjadwalkan agenda pertemuan dengan pihak terkait baik OPD maupun perusahaan pertambangan yang turut terlibat dalam dugaan penyumbang faktor terjadinya banjir tersebut. "Kami secara kedewanan sudah mengagendakan pertemuan di tanggal 20 September mendatang untuk membahas mengenai penanganan ini," tegasnya seraya meminta pihak perusahaan memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. (adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
"Kami meminta ketegasan dari Pemprov Kaltim karena penugasan pengawasan kini telah dilempar kepada pemerintah provinsi," ucapnya, Jumat (9/9/2022).
Ia berharap ada langkah konkret dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim seperti terjun langsung ke lapangan.
Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Kaltim menurutnya sudah menjadwalkan agenda pertemuan dengan pihak terkait baik OPD maupun perusahaan pertambangan yang turut terlibat dalam dugaan penyumbang faktor terjadinya banjir tersebut. "Kami secara kedewanan sudah mengagendakan pertemuan di tanggal 20 September mendatang untuk membahas mengenai penanganan ini," tegasnya seraya meminta pihak perusahaan memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. (adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
