"Baru membahas hal-hal substansi jadi belum masuk ke pokok RTRW," kata Samsun.
Pembahasan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. "Yang dimana salah satu mekanismenya harus disepakati dulu untuk hal-hal yang bersifat prinsip," bebernya.
Hal prinsip yang dimaksud itu akan masuk ke dalam dokumen RTRW nantinya, seperti kawasan-kawasan yang akan menjadi peruntukan tertentu diantaranya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Samsun menegaskan dalam pembahasan RTRW itu DPRD Kaltim akan mengupayakan rampung secepatnya, sebelum dibahas detil oleh tim pansus pihaknya menargetkan akan membahas dalam kurun waktu 10 hari kedepan termasuk melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Untuk sementara ini pansus belum terbentuk, kami rampungkan dulu pembahasan ini," tutup Samsun. (Adv)
Penulis: Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
"Baru membahas hal-hal substansi jadi belum masuk ke pokok RTRW," kata Samsun.
Pembahasan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. "Yang dimana salah satu mekanismenya harus disepakati dulu untuk hal-hal yang bersifat prinsip," bebernya.
Hal prinsip yang dimaksud itu akan masuk ke dalam dokumen RTRW nantinya, seperti kawasan-kawasan yang akan menjadi peruntukan tertentu diantaranya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Samsun menegaskan dalam pembahasan RTRW itu DPRD Kaltim akan mengupayakan rampung secepatnya, sebelum dibahas detil oleh tim pansus pihaknya menargetkan akan membahas dalam kurun waktu 10 hari kedepan termasuk melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Untuk sementara ini pansus belum terbentuk, kami rampungkan dulu pembahasan ini," tutup Samsun. (Adv)
Penulis: Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
