"Harus dimaksimalkan, mengingat hingga saat ini (anggaran pendidikan) baru mencapai 15 persen, sedangkan dalam amanat UU alokasi wajib 20 persen," ucapnya, Rabu (24/8/2022).
Seno berpendapat, setidaknya pengesahan APBD Perubahan ditargetkan September mendatang, sementara pembahasan mengenai anggaran beberapa waktu lalu DPRD Kaltim dan Pemprov baru saja melaksanakan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Selain sektor pendidikan, pihaknya juga mendorong agar infrastruktur juga turut diperhatikan, apalagi melihat KUA PPAS yang sudah ditandatangani mengalami penambahan sehingga mencapai Rp15,1 triliun. "Termasuk mengenai infrastruktur pedesaan serta jalan-jalan yang berstatus jalan provinsi," tandasnya. (Adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
"Harus dimaksimalkan, mengingat hingga saat ini (anggaran pendidikan) baru mencapai 15 persen, sedangkan dalam amanat UU alokasi wajib 20 persen," ucapnya, Rabu (24/8/2022).
Seno berpendapat, setidaknya pengesahan APBD Perubahan ditargetkan September mendatang, sementara pembahasan mengenai anggaran beberapa waktu lalu DPRD Kaltim dan Pemprov baru saja melaksanakan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Selain sektor pendidikan, pihaknya juga mendorong agar infrastruktur juga turut diperhatikan, apalagi melihat KUA PPAS yang sudah ditandatangani mengalami penambahan sehingga mencapai Rp15,1 triliun. "Termasuk mengenai infrastruktur pedesaan serta jalan-jalan yang berstatus jalan provinsi," tandasnya. (Adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
