Persetujuan Perubahan Perda Jalan, Penetapan Menunggu Fasilitasi dari Kemendagri

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - DPRD Kaltim baru saja melaksanakan Sidang Paripurna masa sidang II tentang penyampaian laporan akhir kerja pansus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan jalan umum dan Jalan khusus untuk pengangkutan batubara dan kelapa sawit.

Ketua Pansus Ekti Imanuel mengatakan DPRD Kaltim belakangan ini setelah terbentuknya pansus tersebut pihaknya telah melakukan beberapa hal guna mewujudkan penyempurnaan pada aturan yang dimaksud. "Kami telah melakukan beberapa kali RDP (Rapat Dengar Pendapat) kemudian konsultasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak yang berkaitan," kata Ekti Senin (15/8/2022).

Selain itu secara umum DPRD Kaltim menyetujui tentang adanya perubahan tersebut sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti agar Raperda tersebut dapat menjadi Perda. "Jadi masih perlu melewati tahap fasilitasi lagi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) agar dapat menjadi Perda," jelasnya.

Untuk diketahui setelah menjalani proses kerja pansus membuahkan hasil sejumlah klausal dalam aturan juga mengalami perubahan serta penambahan pasal maupun ayat. "Seperti diantaranya penyempurnaan narasi pada pasal 4 ayat 1," kata Ekti lagi.

Sementara itu perwakilan Pemprov Kaltim, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny mengungkapkan tujuan dari perubahan aturan tersebut merupakan bentuk perwujudan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib. "Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya," ujar Benny.

Beracuan pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan terdapat bagian yang berbunyi setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat membentang, menghambat atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

"Untuk itulah penataan fungsi jalan sangat diperlukan mengingat geliat ekonomi kaltim yang terus bertumbuh, peran dan fungsi jalan tidak lagi dapat dihindarkan oleh karenanya keberadaan peraturan daerah ini tentu sangat dinantikan demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan," pungkas Benny. (adv)

Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur

Persetujuan Perubahan Perda Jalan, Penetapan Menunggu Fasilitasi dari Kemendagri

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini