Selain itu secara umum DPRD Kaltim menyetujui tentang adanya perubahan tersebut sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti agar Raperda tersebut dapat menjadi Perda. "Jadi masih perlu melewati tahap fasilitasi lagi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) agar dapat menjadi Perda," jelasnya.
Untuk diketahui setelah menjalani proses kerja pansus membuahkan hasil sejumlah klausal dalam aturan juga mengalami perubahan serta penambahan pasal maupun ayat. "Seperti diantaranya penyempurnaan narasi pada pasal 4 ayat 1," kata Ekti lagi.
Sementara itu perwakilan Pemprov Kaltim, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny mengungkapkan tujuan dari perubahan aturan tersebut merupakan bentuk perwujudan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib. "Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya," ujar Benny.
Beracuan pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan terdapat bagian yang berbunyi setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat membentang, menghambat atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
"Untuk itulah penataan fungsi jalan sangat diperlukan mengingat geliat ekonomi kaltim yang terus bertumbuh, peran dan fungsi jalan tidak lagi dapat dihindarkan oleh karenanya keberadaan peraturan daerah ini tentu sangat dinantikan demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan," pungkas Benny. (adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
Selain itu secara umum DPRD Kaltim menyetujui tentang adanya perubahan tersebut sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti agar Raperda tersebut dapat menjadi Perda. "Jadi masih perlu melewati tahap fasilitasi lagi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) agar dapat menjadi Perda," jelasnya.
Untuk diketahui setelah menjalani proses kerja pansus membuahkan hasil sejumlah klausal dalam aturan juga mengalami perubahan serta penambahan pasal maupun ayat. "Seperti diantaranya penyempurnaan narasi pada pasal 4 ayat 1," kata Ekti lagi.
Sementara itu perwakilan Pemprov Kaltim, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny mengungkapkan tujuan dari perubahan aturan tersebut merupakan bentuk perwujudan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib. "Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya," ujar Benny.
Beracuan pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan terdapat bagian yang berbunyi setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat membentang, menghambat atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
"Untuk itulah penataan fungsi jalan sangat diperlukan mengingat geliat ekonomi kaltim yang terus bertumbuh, peran dan fungsi jalan tidak lagi dapat dihindarkan oleh karenanya keberadaan peraturan daerah ini tentu sangat dinantikan demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan," pungkas Benny. (adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
