"Kalau dari kacamata saya memang aneh, kok bisa surat tidak terdaftar di dinas tapi di tandatangani gubernur. Kan ada keanehan ini," ucap Mimi kepada Korankaltim.com Rabu (27/7/2022) hari ini.
Pola kontrol dalam proses-proses administrasi yang membuat terjadinya hal ini pun dipertanyakan.
Di sisi lain jika, memang tandatangan gubernur itu palsu, maka seharusnya kepala daerah melakukan keberatan.
"Tapi kok lambat sekali responnya, bahkan sampai saat ini belum ada progres yang nyata," sebut Mimi.
Komisi III pun berencana melakukan pemanggilan kepada perusahaan-perusahaan pemilik IUP untuk meminta keterangan lebih dalam. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
"Kalau dari kacamata saya memang aneh, kok bisa surat tidak terdaftar di dinas tapi di tandatangani gubernur. Kan ada keanehan ini," ucap Mimi kepada Korankaltim.com Rabu (27/7/2022) hari ini.
Pola kontrol dalam proses-proses administrasi yang membuat terjadinya hal ini pun dipertanyakan.
Di sisi lain jika, memang tandatangan gubernur itu palsu, maka seharusnya kepala daerah melakukan keberatan.
"Tapi kok lambat sekali responnya, bahkan sampai saat ini belum ada progres yang nyata," sebut Mimi.
Komisi III pun berencana melakukan pemanggilan kepada perusahaan-perusahaan pemilik IUP untuk meminta keterangan lebih dalam. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
