"Saya kalau rapat dengan dinas, saya bilang kalau kondisi yang ada sekarang ini kualitas pemantapannya terendah se-Indonesia. Kan berarti ga ada kemajuan yang ada kemunduran," kata Mimi kepada Korankaltim.com, Senin (30/5/2022).
Menurutnya, apabila alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup untuk menampung semua kebutuhan yang ada di Kaltim. Janganlah justru tidak bergerak untuk mengupayakan meminta ke pemerintah pusat agar diberi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bukankah Kaltim salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara? Masa kondisi jalannya sangat memprihatinkan. Kalau anggaran kita gak cukup minta dong ke APBN," tegasnya.
Saat ini banyak jalanan milik provinsi yang mengalami rusak parah. Salah satunya baru-baru ini seperti di jalan poros menuju pesisir Berau yang memprihatinkan. Padahal, lanjut Mimi, apabila alokasi anggaran dari APBD tidak menutupi semua kekurangan. Sudah sepantasnya Kaltim melobi pemerintah pusat untuk anggaran tambahan.
"Kaltim berdaulat? berdaulat di mananya. Infrastrukturnya hancur semua," tukas Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Dirinya meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian atas kebijakan-kebijakannya. "Bikinlah prioritas masalah infrastrukturnya. Soalnya dari jaman dulu gini-gini aja," tandas dia. (adv)
Penulis: Faishal Ays
Editor: Supiansysh
