"Semua kami lakukan. Sudah kami laporkan dari anggaran Rp12 triliun yang terserap hanya sebanyak 87,4 persen. Jadi 12 sekian persen itu masuk silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," kata Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dari rekomendasi atas evaluasi hasil kerja Pemprov tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran dan jangan hanya dianggap tulisan di atas kertas saja melainkan harus direalisasikan.
"DPRD harus mengkritik pemerintah dan itu lumrah, jadi ada rekomendasi bagian umum, khusus dan pilihan," terangnya.
Dirinya menyebut OPD yang paling banyak tidak merealisasikan anggaran yakni ada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kemudian ada empat daerah yang tidak teraliri bantuan keuangan (bankeu)
"Data kami ada uji petik lapangan, telah kami sajikan dalam rekomendasi ini," ujar Marthinus. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
"Semua kami lakukan. Sudah kami laporkan dari anggaran Rp12 triliun yang terserap hanya sebanyak 87,4 persen. Jadi 12 sekian persen itu masuk silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," kata Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dari rekomendasi atas evaluasi hasil kerja Pemprov tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran dan jangan hanya dianggap tulisan di atas kertas saja melainkan harus direalisasikan.
"DPRD harus mengkritik pemerintah dan itu lumrah, jadi ada rekomendasi bagian umum, khusus dan pilihan," terangnya.
Dirinya menyebut OPD yang paling banyak tidak merealisasikan anggaran yakni ada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kemudian ada empat daerah yang tidak teraliri bantuan keuangan (bankeu)
"Data kami ada uji petik lapangan, telah kami sajikan dalam rekomendasi ini," ujar Marthinus. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur