Udin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mengatakan pelaksanaan pemilu harus tetap sesuai aturan yang ada, yakni digelar 2024 mendatang. Sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Februari 2024.
"Kalau ada gerakan di luar itu, menurut kita spontanitas adanya orang yang pro pemerintah karena merasa nyaman," kata Udin kepada Korankaltim.com, Senin (4/4/2022).
Kendati demikian, adanya keinginan untuk penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan tersebut diyakini berlandaskan dengan pertimbangan yang tak sembarangan. Kemungkinan tetap mewakili aspirasi masyarakat.
"Saya sepakat dan setuju pemilu tetap dilaksanakan di 2024," ucapnya.
Udin menyebut masyarakat Kaltim sejatinya tak terlalu gusar terkait masa jabatan tersebut. Baik ditunda maupun tetap dilaksanakannya pemilu. Yang terpenting kata dia, masyarakat menginginkan dan berharap siapapun presidennya nanti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) betul-betul dikerjakan hingga tuntas. Dan presiden Indonesia nanti tidak merubah kebijakan terkait perpindahan IKN tersebut
"Presiden terpilih tetap laksanakan pembangunan IKN. Jangan justru ketika ganti presiden kebijakan pun berubah. Kita tidak menginginkan itu," tutupnya. (adv)
Penulis: Faishal Ays
Editor: Supiansyah