Rusman menjelaskan yang akan pihaknya kerjakan tentu melakukan inventarisasi berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khususnya dokumen-dokumen terkait dengan program legislasi daerah (prolegda) untuk tahun 2022.
Selanjutnya akan membuat perencanaan program legislasi untuk tahun 2023 karena hal tersebut harus sembari berproses.
"Kami juga akan evaluasi berbagai produk hukum daerah yang memang mengalami masalah dalam penerapan di lapangan termasuk Raperda-Raperda yang sedang dalam pembahasan. Kami monitoring, evaluasi apakah ada kendala dan sebagainya," papar Rusman.
Mereka nantinya akan membedah semua rancangan Prolegda yang masuk di 2022 ini dalam rangka percepatan pembahasan. Nantinya, segala hal ini akan di konsolidasikan bersama seluruh anggota Bapemperda.
"Yang terpenting adalah bagaimana Bapemperda benar-benar menjadi badan ad hoc DPRD dalam hal legislasi," ujar Rusman.
Bapemperda kali ini dinilai lebih mampu menjalankan seluruh program Prolegda yang ada, sehingga secara betul kinerja DPRD Kaltim dalam konteks legislasi kelihatan.
"Karena ukuran kinerja DPRD itu yakni sejauh mana melahirkan produk hukum daerah berkualitas dan tentu volumenya," tutup Rusman. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
