1 menit baca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Wacana hilangnya calon pemilih akibat masuk dalam wilayah Ibu Kota Negara (IKN) mendapat respon banyak pihak.
Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara Ali Hamdi misalnya.
Ali mengaku memang telah mendengar wacana tersebut, ditambah Undang-Undang (UU) Tentang IKN sudah di teken Presiden Joko Widodo. Sebagai penentu, pastinya tinggal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur akan hal ini.
"Apakah nanti mengatur untuk melakukan pemekaran dan sebagainya, sehingga tetap mengakomodir warga seperti yang saat ini, atau memang menghilangkan, ini yang kami belum tahu," kata Ali kepada Korankaltim.com Rabu (23/2/2022) hari ini.
Menurutnya, kondisi ini memang cukup berdampak bagi anggota DPRD kabupaten kota maupun provinsi yang memiliki basis massa di wilayah IKN. Karena itu dirinya berharap agar hak-hak warga tetap bisa memilih untuk tingkat kabupaten kota dan para pemilik basis massa tetap bisa diakomodir.
"Makanya saya juga belum bisa memastikan, karena pelaksanaannya tetap KPU yang atur. KPU yang pintar-pintar mengatur," harap Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini.
Politisi PKS ini berharap masyarakat wilayah IKN tersebut tetap memiliki wakil pemerintahan, jangan sampai tidak.
"Warga IKN itu yang basisnya mengarah ke PPU atau Kukar itu tetap bisa menjadi warga yang nanti punya hak pilih untuk tingkatan kabupaten kota dan Provinsi," ucapnya. (Adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
Ali mengaku memang telah mendengar wacana tersebut, ditambah Undang-Undang (UU) Tentang IKN sudah di teken Presiden Joko Widodo. Sebagai penentu, pastinya tinggal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur akan hal ini.
"Apakah nanti mengatur untuk melakukan pemekaran dan sebagainya, sehingga tetap mengakomodir warga seperti yang saat ini, atau memang menghilangkan, ini yang kami belum tahu," kata Ali kepada Korankaltim.com Rabu (23/2/2022) hari ini.
Menurutnya, kondisi ini memang cukup berdampak bagi anggota DPRD kabupaten kota maupun provinsi yang memiliki basis massa di wilayah IKN. Karena itu dirinya berharap agar hak-hak warga tetap bisa memilih untuk tingkat kabupaten kota dan para pemilik basis massa tetap bisa diakomodir.
"Makanya saya juga belum bisa memastikan, karena pelaksanaannya tetap KPU yang atur. KPU yang pintar-pintar mengatur," harap Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini.
Politisi PKS ini berharap masyarakat wilayah IKN tersebut tetap memiliki wakil pemerintahan, jangan sampai tidak.
"Warga IKN itu yang basisnya mengarah ke PPU atau Kukar itu tetap bisa menjadi warga yang nanti punya hak pilih untuk tingkatan kabupaten kota dan Provinsi," ucapnya. (Adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
