Misalnya dalam skala besar grand desain pembangunan IKN nanti pastinya membutuhkan alat, pekerja, bahan dan lainnya. Hal ini semestinya dapat melibatkan dan memberikan porsi kepada pengusaha lokal.
"Pemerintah harus bisa memaksa agar para pengusaha lokal dilibatkan," kata Tio, sapaannya akrab Nindya Listiyono kepada Korankaltim.com Selasa (15/2/2022) malam tadi.
Pengusaha penyedia jasa untuk kapal dan bahan bakar minyak (BBM) dapat juga menggunakan pengusaha lokal agar terlibat dan memberikan peran secara langsung.
Sementara dalam skala kecil seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sejatinya dapat dimaksimalkan dengan diberdayakan pemanfaatannya dalam adanya pembangunan IKN.
Pemerintah perlu berani untuk mengedepankan kepentingan masyarakat demi pengembangan UMKM ke depan.
"Karena akan banyak pekerja yang akan hadir ke lokasi IKN, pemerintah bisa menyediakan segala kebutuhan dari orang-orang yang datang diantaranya dalam konteks sandang," sebut Tio lagi.
Jangan sampai ketika proses pembangunan IKN nanti para pelaksana proyek, penyedia konsumsi hingga pekerja kasarnya justru dari orang luar Kaltim mengingat di Kutai Timur ditemukan adanya pekerja kasar yang bekerja, sedangkan pekerja lokal banyak yang menganggur.
"Tentu diharapkan regulasi terkait ketenagakerjaan bisa safety," tegas Tio yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim ini.
Diharapkan pemerintah kabupaten kota yang menjadi penyangga memperhatikan infrastruktur, sarana prasarana dan pengembangan pariwisata guna memantik datangnya wisatawan. (Adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur