Hal ini akibat jalanan tersebut merupakan jalur perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sehingga pemerintah pun tak dapat untuk memberikan perhatian dalam hal pembangunannya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan rute menuju Kecamatan Muara Ancalong statusnya memang masih jalan perusahaan bukan pemerintah.
"Itu jalur hauling perusahaan. Itu kan wilayah HTI, antara Sebulu ke Muara Bengkal. Masyarakat pinjam pakai aja," jelas Samsun.
Samsun menegaskan kondisi ini cukup riskan bagi masyarakat, sebab ketika terdapat truk dari perusahaan yang melintas, masyarakat mau tidak mau harus minggir. "Karena hitungannya masyarakat pinjam pakai saja," urainya.
Ke depan ia berharap mesti dilakukan tukar guling terkait jalanan milik perusahaan ini. Kata Samsun, di Kaltim cukup banyak jalanan yang dibangun adalah eks jalan perusahaan.
"Setelah perusahaan selesai mungkin bisa dialihkan ke jalan provinsi," terang Politikus PDI Perjuangan ini.
Sejatinya masih banyak wilayah Kaltim yang perlu perhatian lebih untuk pembangunannya. Disampaikan Samsun bahwa masih terlalu luas daerah Kaltim ini. Sementara besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum dapat memenuhi secara menyeluruh.
"Bertahap, paling minimal ada perencanaan mengarah kesana," tandasnya. Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur (HIPMA-KT) Cabang Samarinda, Angga Gilang Permadi menerangkan rute menuju wilayah Muara Bengkal sejatinya terdapat dua alur yakni dari Samarinda bisa melalui Tenggarong Kota, kemudian beranjak ke arah Loa Tebu, selanjutnya menyeberang ke Sebulu sehabis itu menyusuri jalanan perusahaan.
Jika melakui Tenggarong Seberang, kata Gilang sapaannya, dapat juga ditempuh. Hanya, saja dengan konsekuensi memakan waktu yang lebih lama, serta jalanan yang juga rusak. "Kalau di jalanan perusahaan itu parah-parahnya di sekitar kilo 3 - kilo 6," ucap Gilang.
Ucapan Gilang bukanlah tak mendasar, melainkan berdasarkan atas pengalamannya ketika mudik. Kondisi paling parah bisa menyebabkan masyarakat yang melintas untuk terpaksa menginap di tengah belantara HTI, akibat adanya truk yang amblas sehingga kendaraan lainnya tak dapat melintas. "Karena jalanan ini kan masih tanah, rusak parah kalau musim hujan," keluhnya.
Gilang berharap sudah seharusnya pemerintah memikirkan jalan pengalihan menuju Ibu Kota Provinsi. Sebab, rute ini merupakan satu-satunya akses menuju Kota Tepian.
"Kalau tidak, agar bisa menekan kepada pihak perusahaan untuk membuat akses jalan baru untuk proses haulingnya. Agar masyarakat merasa aman ketika melintas," tutup dia. (adv/*1)
Editor : Bambang Irawan