Uji Publik Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Banyak Terima Masukan

“Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan transparansi, responsibilitas, akurasi dan akuntabilitas yang tinggi sehinggi peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya juga harus komprehensif, akuntabel dan mudah untuk dilaksanakan,” sebutnya.

Oleh karena itu pembahasan terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah dilakukan oleh DPRD masih snagat memerlukan masukan dan pandangan dari berbagai pihak dan stake holder yang ada.

“Dengan demikian, komprehensifitas sebuah peraturan akan semakin diperoleh dan uji publik ini dimaksudkan untuk mencapai itu,” ujarnya.

Sebab itu kepada seluruh peserta uji publik ini kiranya memberikan pandangan, pemikiran, masukan baik saran maupun kritik yang konstruktif demi mendapatkan dan menghasilkan sebuah peraturah daerah yang responsive, komprehensif dan implementatif.(adv)

Editor : Bambang Irawan

Uji Publik Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Banyak Terima Masukan

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini