“Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan transparansi, responsibilitas, akurasi dan akuntabilitas yang tinggi sehinggi peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya juga harus komprehensif, akuntabel dan mudah untuk dilaksanakan,” sebutnya.
Oleh karena itu pembahasan terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah dilakukan oleh DPRD masih snagat memerlukan masukan dan pandangan dari berbagai pihak dan stake holder yang ada.
“Dengan demikian, komprehensifitas sebuah peraturan akan semakin diperoleh dan uji publik ini dimaksudkan untuk mencapai itu,” ujarnya.
Sebab itu kepada seluruh peserta uji publik ini kiranya memberikan pandangan, pemikiran, masukan baik saran maupun kritik yang konstruktif demi mendapatkan dan menghasilkan sebuah peraturah daerah yang responsive, komprehensif dan implementatif.(adv)
Editor : Bambang Irawan
“Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan transparansi, responsibilitas, akurasi dan akuntabilitas yang tinggi sehinggi peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya juga harus komprehensif, akuntabel dan mudah untuk dilaksanakan,” sebutnya.
Oleh karena itu pembahasan terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah dilakukan oleh DPRD masih snagat memerlukan masukan dan pandangan dari berbagai pihak dan stake holder yang ada.
“Dengan demikian, komprehensifitas sebuah peraturan akan semakin diperoleh dan uji publik ini dimaksudkan untuk mencapai itu,” ujarnya.
Sebab itu kepada seluruh peserta uji publik ini kiranya memberikan pandangan, pemikiran, masukan baik saran maupun kritik yang konstruktif demi mendapatkan dan menghasilkan sebuah peraturah daerah yang responsive, komprehensif dan implementatif.(adv)
