"Pansus pertambangan harus dibentuk untuk meminimalisir kejadian-kejadian, supaya ada corongnya gitu loh. Kalau Komisi III saja, enggak bisa, Pansus yang paling tepat. Saya mendesak secara pribadi untuk segera dibentuk," tegas Hamas sapaannya.
Hamas menjelaskan Pansus Pertambangan nantinya akan diisi oleh perwakilan dari seluruh a di DPRD Kaltim. Komisi I akan mengurus masalah hukumnya, Komisi II di bidang kemasyarakatannya dan ekonomi, Komisi III masalah teknisnya, dan Komisi IV membidangi dampak sosial dari pertambangan ilegal.
Apabila pansus nanti telah terbentuk dan mulai kerja, pihaknya pasti langsung bekerjasama dengan pihak Kejaksaan, kepolisian, atau KPK. Bahkan, ia menyebut akan bisa berkoordinasi langsung kepada pemerintah pusat.
“Mungkin kita bisa diguide oleh DPR RI. karena kebijakan pertambangan ada di pusat. Kami akan datang ke komisi III dan VII apa guidenya,” ungkap Hasanuddin.
Ia berharap dengan adanya Pansus Pertambangan, memberikan dampak yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal di Kaltim. (adv/*1)
Editor : Bambang Irawan
"Pansus pertambangan harus dibentuk untuk meminimalisir kejadian-kejadian, supaya ada corongnya gitu loh. Kalau Komisi III saja, enggak bisa, Pansus yang paling tepat. Saya mendesak secara pribadi untuk segera dibentuk," tegas Hamas sapaannya.
Hamas menjelaskan Pansus Pertambangan nantinya akan diisi oleh perwakilan dari seluruh a di DPRD Kaltim. Komisi I akan mengurus masalah hukumnya, Komisi II di bidang kemasyarakatannya dan ekonomi, Komisi III masalah teknisnya, dan Komisi IV membidangi dampak sosial dari pertambangan ilegal.
Apabila pansus nanti telah terbentuk dan mulai kerja, pihaknya pasti langsung bekerjasama dengan pihak Kejaksaan, kepolisian, atau KPK. Bahkan, ia menyebut akan bisa berkoordinasi langsung kepada pemerintah pusat.
“Mungkin kita bisa diguide oleh DPR RI. karena kebijakan pertambangan ada di pusat. Kami akan datang ke komisi III dan VII apa guidenya,” ungkap Hasanuddin.
Ia berharap dengan adanya Pansus Pertambangan, memberikan dampak yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal di Kaltim. (adv/*1)
Editor : Bambang Irawan
