Hal ini dikatakannya karena BK memiliki peran yang penting terlebih apabila menghadapi sejumlah persoalan yang berkaitan pelanggaran kode etik. Disinilah dituntut sikap tegas BK dalam menyelesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Penyamaan persepsi sehingga tidak ada perbedaan antara provinsi dan daerah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban BK jadi ketika kembali ke daerahnya masing-masing bisa diterapkan," jelasnya.
Mengahdirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya yakni Direktur Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Andi Batalarifu, pihaknya berharap agar seluruh peserta memanfaatkan momentum ini untuk aktif bertanya jawab.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar kegiatan ini melahirkan forum komunikasi BK se Kaltim. Ini penting agar apabila ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan bisa dilakukan. "Ini sifatnya tawaran kalau disepakati bisa dilaksanakan," katanya. (adv*/3)
Editor : Bambang Irawan