“Masalahnya hanya tinggal pembebasan lahan sepanjang 15 kilometer pada sisi Balikpapan. DPRD sendiri karena ini bersentuhan dengan masyarakat luas tentu akan memperjuangkannya pada pembahasan APBD selanjutnya,” tuturnya.
Mengenai anggaran Rp 1 triliun yang diperlukan untuk pembebasan lahan dimaksud, ia menilai tetap realistis sebab dalam kondisi dua tahun terakhir pemerintah melakukan relaksasi pajak karena pandemi covid-19 sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah.
“Pada pembahasan nanti dilihat berapa perkiraan pendapatan daerah, kemudian berapa kebutuhan untuk seluruh bidang karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemulihan perekonomian juga menjadi prioritas,” katanya.
Selain telah menelan biaya besar masyarakat sangat menantikan jembatan ini karena akan memudahkan akses yang selama ini menggunakan kapal. Hadirnya jembatan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan infrastruktur Kaltim secara umum.(adv*/3)
Editor : Bambang Irawan
“Masalahnya hanya tinggal pembebasan lahan sepanjang 15 kilometer pada sisi Balikpapan. DPRD sendiri karena ini bersentuhan dengan masyarakat luas tentu akan memperjuangkannya pada pembahasan APBD selanjutnya,” tuturnya.
Mengenai anggaran Rp 1 triliun yang diperlukan untuk pembebasan lahan dimaksud, ia menilai tetap realistis sebab dalam kondisi dua tahun terakhir pemerintah melakukan relaksasi pajak karena pandemi covid-19 sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah.
“Pada pembahasan nanti dilihat berapa perkiraan pendapatan daerah, kemudian berapa kebutuhan untuk seluruh bidang karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemulihan perekonomian juga menjadi prioritas,” katanya.
Selain telah menelan biaya besar masyarakat sangat menantikan jembatan ini karena akan memudahkan akses yang selama ini menggunakan kapal. Hadirnya jembatan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan infrastruktur Kaltim secara umum.(adv*/3)