Di tahun 2021 lanjut dia cafe sudah mulai dibuka dan beroperasi sehingga membantu pengurangan pengangguran ataupun PHK. Langkah antisipasi tahun depan mengharap bantuan dari pemerintah pusat, karena dana bantuan yang terdampak 800 orang lebih telah mendapatkan bantuan Prakerja dari pemerintah pusat.
Selain itu, pihaknya juga membuat program pelatihan dalam rangka meningkatkan daya saing SDM dan mengurangi pengangguran. Sebanyak 108 orang ikut serta dalam sertifikasi pelatihan di tahun 2021. Tidak hanya itu, mereka yang telah lulus akan mendapat sertifikat yang berstandar nasional.
Bontang juga dibantu melalui program APBN untuk program pelatihan dan telah dilakukan kepada 80 orang yang ketika lulus tidak hanya mendapatan sertifikat saja tetapi juga dimagangkan selama empat bulan di perusahaan.
“Peminat untuk mengikuti pelatihan jumlahnya tiga kali lipat dari jumlah kuota yang diterima. Namun karena keterbatasan biaya dan tempat maka dibatasi. Berharap agar ada bantuan dari provinsi sehingga jumlah kuota penerimaan bisa lebih banyak dari sebelumnya,” tuturnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa mengatakan sangat mendukung program tersebut dan berjanji akan membicarakannya ke Dinaskertrans Kaltim untuk melihat kemungkinan apakah bisa dibantu alokasi anggaran untuk meningkatkan jumlah peserta.
Program pelatihan bersertifikasi sangatlah diperlukan terutama melihat mulai stabilnya sejumlah perusahaan di Bontang. Kendati demikian, program pelatihan harus melihat apa yang menjadi kebutuhan perusahan agar ketika lulus bisa terserap oleh perusahaan khususnya yang berada di Botang.
“Manfaatkan jaringan-jaringan baik di pemerintahan pusat dan lembaga lain dalam penyerapan tenaga kerja. Misal pabrik otomotif besar di negara asalnya perlu tenaga kerja dengan skill yang mumpuni nah, Bontang bisa siapkan,” katanya.(adv/*2)
Editor : Bambang Irawan
