Ia menyebutkan berdasarkan perhitungan laporan realisasi anggaran Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2,953 Triliun. Sedangkan Silpa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,249 Triliun. Nilai tersebut lebih tinggi 31,32 persen dibandingkan 2019. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan belanja. “Dari tahun ke tahun selalu terjadi Silpa bernilai triliunan,” jelasnya.
Terjadi pengendapan dana pada rekening pemerintahan Daerah lanjut dia bahkan Kementerian Dalam Negeri RI secara terang-terangan menyampaikan pada media masa dan media eletronik telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi di sejumlah daerah.
Ini adalah indikasi ada sesuatu yang perlu dipertanyakan pada pemerintah daerah. Alasan klise dari pemerintah daerah biasanya adalah keterlambatan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kendati demikian masalah utamnya adalah optimalisasi belanja daerah.
“Fraksi PAN meminta agar pemerintah daerah menggenjot belanja daerah terutama pada sektor belanja modal. Support pada usaha mikro kecil menengah atau usaha ekonomi produktif akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama pada masa Pandemi saat ini,” pungkasnya. (adv/*2)
Editor : Bambang Irawan
Ia menyebutkan berdasarkan perhitungan laporan realisasi anggaran Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2,953 Triliun. Sedangkan Silpa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,249 Triliun. Nilai tersebut lebih tinggi 31,32 persen dibandingkan 2019. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan belanja. “Dari tahun ke tahun selalu terjadi Silpa bernilai triliunan,” jelasnya.
Terjadi pengendapan dana pada rekening pemerintahan Daerah lanjut dia bahkan Kementerian Dalam Negeri RI secara terang-terangan menyampaikan pada media masa dan media eletronik telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi di sejumlah daerah.
Ini adalah indikasi ada sesuatu yang perlu dipertanyakan pada pemerintah daerah. Alasan klise dari pemerintah daerah biasanya adalah keterlambatan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kendati demikian masalah utamnya adalah optimalisasi belanja daerah.
“Fraksi PAN meminta agar pemerintah daerah menggenjot belanja daerah terutama pada sektor belanja modal. Support pada usaha mikro kecil menengah atau usaha ekonomi produktif akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama pada masa Pandemi saat ini,” pungkasnya. (adv/*2)
Editor : Bambang Irawan
