Ia mengatakan ada sejumlah agenda yang selanjutnya akan dikerjakan pansus setelah masa kerja diperpanjang, diantaranya melakukan rapat dengar pendapat bersama BPKAD terkait hasil inventarisir seluruh barang dan aset Kaltim.
Melakukan Rapat bersama stakeholder terkait (BPKAD dan Biro Hukum) untuk membahas dan merumuskan tentang pasal-pasal yang dimasukkan di dalam batang tubuh Raperda Barang Milik Daerah (BMD).
Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat atau menginspeksi Barang Milik Daerah seperti tanah, gedung, mesin, mobil, dan lainnya yang ada di SKP maupun yang tersebar di kabupaten/kota se Kaltim.
Selain itu, melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi penyusunan raperda. Melakukan Kunjungan ke berbagai daerah untuk melakukan studi komparatif terkait tata kelola BMD dan implementasinya di provinsi lain.
”Pansus sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan telaahan, pembahasan dan perumusan raperda tersebut. Oleh karena itu, selama proses pembahasan Raperda BMD ini, pansus dan OPD terkait, yakni BPKAD, dan beberapa kunjungan dan konsulasi ke Kementerian Dalam Negeri telah berupaya melakukan sinergisitas untuk menghasilkan Perda yang berkualitas,” ujarnya. (adv/*2)
Editor : Bambang Irawan
Ia mengatakan ada sejumlah agenda yang selanjutnya akan dikerjakan pansus setelah masa kerja diperpanjang, diantaranya melakukan rapat dengar pendapat bersama BPKAD terkait hasil inventarisir seluruh barang dan aset Kaltim.
Melakukan Rapat bersama stakeholder terkait (BPKAD dan Biro Hukum) untuk membahas dan merumuskan tentang pasal-pasal yang dimasukkan di dalam batang tubuh Raperda Barang Milik Daerah (BMD).
Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat atau menginspeksi Barang Milik Daerah seperti tanah, gedung, mesin, mobil, dan lainnya yang ada di SKP maupun yang tersebar di kabupaten/kota se Kaltim.
Selain itu, melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi penyusunan raperda. Melakukan Kunjungan ke berbagai daerah untuk melakukan studi komparatif terkait tata kelola BMD dan implementasinya di provinsi lain.
”Pansus sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan telaahan, pembahasan dan perumusan raperda tersebut. Oleh karena itu, selama proses pembahasan Raperda BMD ini, pansus dan OPD terkait, yakni BPKAD, dan beberapa kunjungan dan konsulasi ke Kementerian Dalam Negeri telah berupaya melakukan sinergisitas untuk menghasilkan Perda yang berkualitas,” ujarnya. (adv/*2)
Editor : Bambang Irawan
