Menurutnya penetapan isi Raperda tidak boleh eksklusif atau berpihak kepada golongan tertentu saja. Jangan sampai produk asli daerah ini tidak mengayomi kepentingan masyarakat luas
“Selain itu juga harus memiliki dasar hukum yang kuat. Agar jika sudah disahkan menjadi Perda, tidak ada suatu alasan mendapatkan koreksi dari beberapa pihak yang merasa dirugikan,” ungkap Romadhony
Politikus yang bertugas di bidang hukum ini menambahkan, Raperda juga tidak boleh memiliki konten, isi, dan substansi yang lemah. Harus berimbang, antara menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Lebih penting, Raperda ini juga tidak boleh bertabrakan dengan peraturan di atasnya.
“Penentuan isi Raperda harus benar-benar mendapatkan kajian dari berbagai sisi. Agar produk Perda yang dihasilkan benar-benar objektif, konstruktif, tidak subjektif,” pungkasnya. (adv/*3)
Editor : Bambang Irawan
Menurutnya penetapan isi Raperda tidak boleh eksklusif atau berpihak kepada golongan tertentu saja. Jangan sampai produk asli daerah ini tidak mengayomi kepentingan masyarakat luas
“Selain itu juga harus memiliki dasar hukum yang kuat. Agar jika sudah disahkan menjadi Perda, tidak ada suatu alasan mendapatkan koreksi dari beberapa pihak yang merasa dirugikan,” ungkap Romadhony
Politikus yang bertugas di bidang hukum ini menambahkan, Raperda juga tidak boleh memiliki konten, isi, dan substansi yang lemah. Harus berimbang, antara menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Lebih penting, Raperda ini juga tidak boleh bertabrakan dengan peraturan di atasnya.
“Penentuan isi Raperda harus benar-benar mendapatkan kajian dari berbagai sisi. Agar produk Perda yang dihasilkan benar-benar objektif, konstruktif, tidak subjektif,” pungkasnya. (adv/*3)
Editor : Bambang Irawan