Ia menambahkan, pemenuhan hak disabilitas yang telah tertuang dalam Perda sebaiknya segera disusul dengan Pergub. Ia sangat menyayangkan banyaknya Perda-perda yang telah disahkan melalui DPRD Kaltim belum dapat diimplementasikan dengan baik karena kendala tidak adanya Pergub.
Mashari mencontohkan, seperti di Kalimantan Timur warga-warga dengan kategori Disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mendapat perhatian khusus. "Oleh sebab itu, melalui Perda Hak Disabilitas DPRD Kaltim mendukung pemenuhan hak mereka.
Pemenuhan hak mereka tak hanya kebutuhan alat-alat mendukung aktivitas mereka kursi roda dan ruang-ruang khusus bagi mereka, namun seperti apa agar mereka mendapat layanan agar bisa lebih mandiri seperti kesempatan untuk mendapat lapangan pekerjaan maupun berwirausaha," urainya. (adv/*3)
Editor : Bambang Irawan
Ia menambahkan, pemenuhan hak disabilitas yang telah tertuang dalam Perda sebaiknya segera disusul dengan Pergub. Ia sangat menyayangkan banyaknya Perda-perda yang telah disahkan melalui DPRD Kaltim belum dapat diimplementasikan dengan baik karena kendala tidak adanya Pergub.
Mashari mencontohkan, seperti di Kalimantan Timur warga-warga dengan kategori Disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mendapat perhatian khusus. "Oleh sebab itu, melalui Perda Hak Disabilitas DPRD Kaltim mendukung pemenuhan hak mereka.
Pemenuhan hak mereka tak hanya kebutuhan alat-alat mendukung aktivitas mereka kursi roda dan ruang-ruang khusus bagi mereka, namun seperti apa agar mereka mendapat layanan agar bisa lebih mandiri seperti kesempatan untuk mendapat lapangan pekerjaan maupun berwirausaha," urainya. (adv/*3)
Editor : Bambang Irawan
