Ia mencontohkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, penerangan, dan air bersih. Ketiga hal tersebut selalu menjadi keluhan masyarakat karena menimbulkan banyak persoalan.
“Jalan rusak baik tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terjadi dibanyak wilayah di Kaltim, selalu menjadi perhatian dan masyarakat mengadu karena banyak terjadi kecelakaan akibat jalan berlubang dan bergelombang,”jelasnya.
Demikian pula dengan air bersih sebut dia bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dan terpencil untuk memenuhi kebutuhan air berih harus menggali sumur itupun dengan kualitas airnya yang belum pernah di uji kadar kelayakannya.
Persoalan air ini juga dikeluhkan para petani yang kesulitan dalam mengairi sawahnya, petani hanya mengandalkan cuaca padahal dengan siklus iklim dalam beberapa tahun terakhir sulit diprediksi. Kondisi ini memperberat tantangan petani yang juga harus berhadapan dengan hama.
Selain itu, harus diakui banyak banyak desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. Padahal, listrik merupakan kebutuhan masyarakat yang berkaitan erat dengan perkembangan dan kemajuan suatu daerah.
“Berdasarkan hasil hearing pansus dengan Perusda Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa persoalan tantangan alam suatu wilayah serta jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penyebab keengganan PLN untuk membangun jaringan listrik,” ujarnya.
Politikus PKB itu menyebutkan pemerintah harus membangun komunikasi yang baik ke PLN untuk meyakinkan tentang vitalnya listrik bagi perkembangan suatu masyarakat. Tidak hanya itu, Perusda Ketenagalistrikan diminta memberikan solusi dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya.
“Kasihan warga kalau harus menggunakan mesin genset karena biaya operasionalnya besar sedangkan penghasilan warga desa terlebih di masa seperti sekarang terbilang berat. Sementara PLN belum masuk kan bisa pake tenaga surya yang jauh lebih hemat,” pungkasnya. (adv)
Editor : Bambang Irawan
