KPHL Batu Rook Wajib Berkantor di Wilayah Tugas

“Terlebih dari total luasan wilayah tersebut, sebanyak seratus depalan puluh sembilan ribu hektare merupakan hutan produksi terbatas dan lima belas ribu hektare lebih merupakan hutan produksi tetap,” kata Veridiana.

Selain itu, pandemi Covid-19 membuat tiap pemerintah daerah membuat kebijakan pembatasan keluar masuk di wilayahnya masing-masing. Bahkan larangan masuk sering kali diberlakukan apabila angka positif melonjak naik.

Kendati demikian, pihaknya dapat memaklumi karena KPHL Batu Rook dibentuk Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39. “Terbilang masih baru jadi memang perlu banyak perhatian,” jelas Veridiana lagi.

Menurut keterangan dari pihak KPHL Batu Rook, penempatan lokasi kantor di Melak merupakan penunjukkan yang telah tertuang pada pergub sehingga pihaknya hanya melaksanakan.

Karenanya Komisi II akan mendorong kepada pemerintah provinsi guna mengeluarkan pergub tentang lokasi perkantoran KPHL Batu Rook agar berada di wilayah kerjanya yakni Mahakam Ulu.

“Paling tidak kantor yang bersifat teknis bisa di Mahulu. Kalau perlu nanti pembangunannya akan diperjuangkan agar masuk APBD,” tutup Veridiana. (adv/*2)

Editor: Aspian Nur

KPHL Batu Rook Wajib Berkantor di Wilayah Tugas

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini