Fitri mengatakan sejauh ini, ia senantiasa mengingatkan kepada dinas-dinas terkait terutama yang berwenang dalam hal tersebut agar terus melakukan edukasi ke masyarakat, misalnya pencegahan dari dalam keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan sekaligus terus melakukan penanganan jika menemukan suatu kasus.
Fitri mengaku salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan maupun pencegahan tindakan kekerasan pada anak ini saah satunya ialah masalah anggaran. Selain itu juga, ia cukup prihatin karena pemerintah sangat sedikit menganggarkan dana untuk edukasi kepada masyarakat. Edukasi untuk upaya preventif saja belum banyak.
"Saya ada contoh. Di Balikpapan ada DP3AKB. Itu anggaran untuk melakukan sosialisasi tentang pola asuh yang benar dan mencegah kekerasan, kalau dihitung hanya sanggup untuk sosialisasi ke sekitar 20 RT per tahunnya," lanjut Fitri. Sedangkan jumlah RT di Balikpapan mencapai 1.600 lebih. Menurutnya, di situlah pangkal masalah.
Karena itu, ia mendorong kepada pemerintah untuk menyediakan anggarannya. Sebab kondisi baik dan buruknya anak itu tidak lepas dari bagaimana keluarga mampu memahami pola asuh yang benar. "Ini pula yang menguatkan kami di Komisi IV, pada 2021 ini rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang ketahanan keluarga harus serius digarap," tegasnya. (adv/*1)
Editor: Aspian Nur
Fitri mengatakan sejauh ini, ia senantiasa mengingatkan kepada dinas-dinas terkait terutama yang berwenang dalam hal tersebut agar terus melakukan edukasi ke masyarakat, misalnya pencegahan dari dalam keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan sekaligus terus melakukan penanganan jika menemukan suatu kasus.
Fitri mengaku salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan maupun pencegahan tindakan kekerasan pada anak ini saah satunya ialah masalah anggaran. Selain itu juga, ia cukup prihatin karena pemerintah sangat sedikit menganggarkan dana untuk edukasi kepada masyarakat. Edukasi untuk upaya preventif saja belum banyak.
"Saya ada contoh. Di Balikpapan ada DP3AKB. Itu anggaran untuk melakukan sosialisasi tentang pola asuh yang benar dan mencegah kekerasan, kalau dihitung hanya sanggup untuk sosialisasi ke sekitar 20 RT per tahunnya," lanjut Fitri. Sedangkan jumlah RT di Balikpapan mencapai 1.600 lebih. Menurutnya, di situlah pangkal masalah.
Karena itu, ia mendorong kepada pemerintah untuk menyediakan anggarannya. Sebab kondisi baik dan buruknya anak itu tidak lepas dari bagaimana keluarga mampu memahami pola asuh yang benar. "Ini pula yang menguatkan kami di Komisi IV, pada 2021 ini rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang ketahanan keluarga harus serius digarap," tegasnya. (adv/*1)
Editor: Aspian Nur
