Udin menyampaikan dari 10 titik yang dikunjungin itu diantaranya 9 titik di Berau, dan sisanya di Bontang. "Khusus Kutim nanti akan diprioritaskan saat reses kedua. Jadi nanti akan sisir Kutim sekaligus menuju pesisir Berau, yakni Talisayan dan Biduk-Biduk," kata Udin.
Terkhusus di Berau, kata Udin, terdapat berbagai keluhan masyarakat diantaranya seperti kebutuhan bantuan sektor perkebunan dan pertanian yakni seperti pupuk, bibit, serta racun. Kemudian, mengenai air, listrik, dan jaringan internet pun masuk dalam daftar aspirasi warga.
"Seperti di Kampung Maluang dan Desa Samburakat itu sampai sekarang belum ada air bersih. Bakan khusus di Samburakat itu belum dialiri listrik," terangnya.
Menyoal jaringan internet ternyata menjadi perhatian khusus dikarenakan seperti wilayah Maratua dimana ketika ingin belajar daring, itu perlu pergi ke satu lokasi untuk mendapatkan jaringan internet.
Legislator Fraksi Golkar ini menambahkan, sarana pendidikan juga masih perlu perhatian, dimana masih terdapat bangunan yang seyogianya diperbaharui. Pun, biaya sekolah yang tinggi yang membuat semakin mencekik kondisi warga ditengah pandemi ini. "Pendapatan orang tua menurun, tapi kebutuhan anak meningkat, seperti harus belikan handphone android dan juga pulsa data," tukasnya.
Selain itu, perihal jalan poros Provinsi pun masuk dalam perhatiannya, dikarenakan itu ialah urat nadi dari logistik yang didistribusikan ke Berau.
Mengenai masyarakat pesisir, di Derawan dan Maratua mengeluhkan pendapatan dari hasil nelayan dan sektor pariwisata. "Perekonomian hampir lumpuh, yang datang hanya orang lokal dan akhirnya pendapatan tidak signifikan," ungkapnya.
Selanjutnya, terkait warga Bontang lebih menginginkan adanya perhatian lebih dan bantuan kepada pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena diakibatkan adanya Covid-19 itu menjadi pukulan telak kepada para pegiat.
Dengan berbagai kendala serta keluhan yang didapat saat reses ini, Udin berharap kelak saat melaporkan hasil resesnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kota, Provinsi, maupun pusat, untuk dapat diimplementasikan melalui program guna menyelesaikan permasalahan yang ada. (adv/*1)
Editor : Bambang Irawan
