Kolega Sarkowi di Komisi III DPRD Kaltim yaitu Hasanuddin Mas’ud secara terpisah mengharapkan, semua program kerja Dinas PUPR-PERA dalam penganggaran, dapat mengakomodir hasil serap aspirasi atau reses dari anggota dewan termasuk meningkatkan koordinasi dengan DPRD kaltim khususnya Komisi III DPRD Kaltim.
“Karena hasil serap aspirasi kami merupakan persoalan riil yang ada di lapangan dan disampaikan langsung oleh masyarakat. Sehingga, ini harus juga mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkap Hasanuddin Mas'ud.
Tak hanya itu, dengan total anggaran yang ada di Dinas PUPR-PERA untuk program kerja 2021, hal penting yang harus diperhatikan ialah aspek pemeliharaan bangunan. Anggaran pemeliharaan wajib dikoordinasikan dengan kabupaten kota, dan diserahkan ke UPTD. Karana masyarakat itu tidak mengetahui yang mana kewenangan provinsi ataupun kabupaten kota. (adv/*3)
Editor: Aspian Nur
Kolega Sarkowi di Komisi III DPRD Kaltim yaitu Hasanuddin Mas’ud secara terpisah mengharapkan, semua program kerja Dinas PUPR-PERA dalam penganggaran, dapat mengakomodir hasil serap aspirasi atau reses dari anggota dewan termasuk meningkatkan koordinasi dengan DPRD kaltim khususnya Komisi III DPRD Kaltim.
“Karena hasil serap aspirasi kami merupakan persoalan riil yang ada di lapangan dan disampaikan langsung oleh masyarakat. Sehingga, ini harus juga mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkap Hasanuddin Mas'ud.
Tak hanya itu, dengan total anggaran yang ada di Dinas PUPR-PERA untuk program kerja 2021, hal penting yang harus diperhatikan ialah aspek pemeliharaan bangunan. Anggaran pemeliharaan wajib dikoordinasikan dengan kabupaten kota, dan diserahkan ke UPTD. Karana masyarakat itu tidak mengetahui yang mana kewenangan provinsi ataupun kabupaten kota. (adv/*3)
