Agiel mengatakan, di wilayah Bontang Utara ini masyarakat meminta untuk diadakannya program penanggulangan banjir. Sebenarnya lanjut dia, hal itu menjadi program utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tetapi nanti bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Bahkan, pada tahun 2020 lalu, sudah ada Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi untuk penanganan banjir.
Terkhusus untuk wilayah Guntung, masyarakat mengeluh karena perlu mendapatkan pelayanan air bersih. Dimana, air tersebut semestinya merupakan tanggung jawab PDAM.
Serta beberapa daerah yang meminta kepastian hukum menyangkut wilayahnya.
"Seperti satu wilayah yang masuk Desa Suka Rahmat Kutai Timur, tetapi justru memiliki KTP Bontang ini yang perlu dituntaskan," kata Agiel.
Menurutnya, Pemkot Bontang dan Kutim perlu duduk bersama untuk membicarakannya, serta pihaknya pun selaku Komisi I siap untuk memfasilitasi mencari solusinya. (Adv/*1)
Editor: Desman Minang
Agiel mengatakan, di wilayah Bontang Utara ini masyarakat meminta untuk diadakannya program penanggulangan banjir. Sebenarnya lanjut dia, hal itu menjadi program utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tetapi nanti bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Bahkan, pada tahun 2020 lalu, sudah ada Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi untuk penanganan banjir.
Terkhusus untuk wilayah Guntung, masyarakat mengeluh karena perlu mendapatkan pelayanan air bersih. Dimana, air tersebut semestinya merupakan tanggung jawab PDAM.
Serta beberapa daerah yang meminta kepastian hukum menyangkut wilayahnya.
"Seperti satu wilayah yang masuk Desa Suka Rahmat Kutai Timur, tetapi justru memiliki KTP Bontang ini yang perlu dituntaskan," kata Agiel.
Menurutnya, Pemkot Bontang dan Kutim perlu duduk bersama untuk membicarakannya, serta pihaknya pun selaku Komisi I siap untuk memfasilitasi mencari solusinya. (Adv/*1)
Editor: Desman Minang