Diketahui, ada wacana pemindahan jalan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk aktivitas pertambangan milik PT Ganda Alam Makmur (GAM)
Mimi Meriami juga secara tegas menanyakan mengenai pemindahan jalan provinsi yang berada di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Sebab berdasarkan perjanjian agar dapat dikembalikan sesuai janji CV Prima Mandiri yaitu semestinya selesai tahun 2020.
"Kami meminta Dinas ESDM untuk menindaklanjuti hal itu, bagaimanapun dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat. Sementara yang diuntungkan kelompok tertentu, padahal jalan dibangun dari uang rakyat, jadi harus segera dituntaskan," ungkap Mimi.
Menanggapi pembahasan pemindahan jalan ini secara umum anggota Komisi III ini mengkhawatirkan sejumlah hal jika sampai terlaksana. “Saya tekankan agar jangan sampai merugikan rakyat, dan tetap mengedepankan kemajuan daerah dan kesadaran untuk membangun. Begitupun perusahan pertambangan yang jelas-jelas menggunakan jalan umum untuk aktivitas kegiatan mereka, maka pemerintah tidak boleh tinggal diam," harap Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini. (adv/*3)
Editor: Aspian Nur
Diketahui, ada wacana pemindahan jalan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk aktivitas pertambangan milik PT Ganda Alam Makmur (GAM)
Mimi Meriami juga secara tegas menanyakan mengenai pemindahan jalan provinsi yang berada di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Sebab berdasarkan perjanjian agar dapat dikembalikan sesuai janji CV Prima Mandiri yaitu semestinya selesai tahun 2020.
"Kami meminta Dinas ESDM untuk menindaklanjuti hal itu, bagaimanapun dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat. Sementara yang diuntungkan kelompok tertentu, padahal jalan dibangun dari uang rakyat, jadi harus segera dituntaskan," ungkap Mimi.
Menanggapi pembahasan pemindahan jalan ini secara umum anggota Komisi III ini mengkhawatirkan sejumlah hal jika sampai terlaksana. “Saya tekankan agar jangan sampai merugikan rakyat, dan tetap mengedepankan kemajuan daerah dan kesadaran untuk membangun. Begitupun perusahan pertambangan yang jelas-jelas menggunakan jalan umum untuk aktivitas kegiatan mereka, maka pemerintah tidak boleh tinggal diam," harap Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini. (adv/*3)
