Selain itu kemungkinan terjadi kekurangakuratan pemilihan nama kegiatan, sub kegiatan serta jenis belanja menjadi suatu hal yang dapat terjadi,” beber Hadi. Namun demikian, pemerintah provinsi tetap berusaha agar penetapan APBD tahun 2021 ini dapat dilakukan di tahun 2020 sehingga mulai Januari 2021 sudah dilaksanakan.
Rencana Anggaran Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp 9,59 triliun yang meliputi PAD sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,72 miliar.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengakui dalam penyusunan APBD 2021 banyak dinamika yang terjadi terlebih ketika DPRD Kaltim harus mengakomodir banyak usulan dari masyarakat di kabupaten/kota baik terkait persoalan pendidikan hingga infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Tidak semua usulan dari masyarakat bisa diakomodir tentu secara bertahap dengan melihat skala prioritasnya. Hal ini juga dilakukan mengingat anggaran Kaltim yang fluktuatif khususnya dimasa pandemi covid-19,” ujarnya. (adv/*2)
Editor : Rusdi
Selain itu kemungkinan terjadi kekurangakuratan pemilihan nama kegiatan, sub kegiatan serta jenis belanja menjadi suatu hal yang dapat terjadi,” beber Hadi. Namun demikian, pemerintah provinsi tetap berusaha agar penetapan APBD tahun 2021 ini dapat dilakukan di tahun 2020 sehingga mulai Januari 2021 sudah dilaksanakan.
Rencana Anggaran Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp 9,59 triliun yang meliputi PAD sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,72 miliar.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengakui dalam penyusunan APBD 2021 banyak dinamika yang terjadi terlebih ketika DPRD Kaltim harus mengakomodir banyak usulan dari masyarakat di kabupaten/kota baik terkait persoalan pendidikan hingga infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Tidak semua usulan dari masyarakat bisa diakomodir tentu secara bertahap dengan melihat skala prioritasnya. Hal ini juga dilakukan mengingat anggaran Kaltim yang fluktuatif khususnya dimasa pandemi covid-19,” ujarnya. (adv/*2)
