Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan pada waktu dekat ini akan ada beberapa pansus yang telah rampung kinerjanya. Oleh karena itu pihaknya akan mendorong adanya pansus evaluasi pertambangan.
Karena menurutnya, mengenai pembentukan pansus ini ialah hal yang prioritas bagi Kaltim. Akibat banyak hal yang menjadi masalah. "Sehingga kami jadikan pansus ini sebagai prioritas," kata Seno, Minggu (29/11/2020). Ditambah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara yang belum lama ini disahkan.
Dimana kewenangan daerah sama sekali tidak ada akibat dicabut, dihilangkan dan dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Akibat hal tersebut, bagi Seno, semua fungsi yang terkait dengan pemberian legalitas hanya dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. "Kita di daerah ga bisa lagi," ucapnya. (Adv/*1)
Editor : Rusdi
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan pada waktu dekat ini akan ada beberapa pansus yang telah rampung kinerjanya. Oleh karena itu pihaknya akan mendorong adanya pansus evaluasi pertambangan.
Karena menurutnya, mengenai pembentukan pansus ini ialah hal yang prioritas bagi Kaltim. Akibat banyak hal yang menjadi masalah. "Sehingga kami jadikan pansus ini sebagai prioritas," kata Seno, Minggu (29/11/2020). Ditambah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara yang belum lama ini disahkan.
Dimana kewenangan daerah sama sekali tidak ada akibat dicabut, dihilangkan dan dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Akibat hal tersebut, bagi Seno, semua fungsi yang terkait dengan pemberian legalitas hanya dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. "Kita di daerah ga bisa lagi," ucapnya. (Adv/*1)
Editor : Rusdi
