"Sehingga untuk pokok-pokok pikiran hasil dari serap aspirasi masyarakat tidak harus mengacu pada SE Gubernur yang ada," kata Samsun kepada korankaltim.com, Kamis (20/8/2020).
Menurutnya, ketika masyarakat diberi batasan dalam pemberian bantuan itu akan membuat kesulitan, mengingat aspirasi dari masyarakat tidak selalu butuh anggaran besar.
Hal tersebut berbeda dengan perencanaan anggaran dalam pembangunan daerah. Pemda yang menentukan serta mengusulkan mata anggaran yang nominalnya cukup besar.
Keperluan masyarakat, lanjut Samsun, kadang hanya untuk beli kapal para nelayan, renovasi masjid, hingga pembuatan jalan pertanian.
"Jadi Insyaallah bisa tetap dipenuhi aspirasi dari masyarakat, sepanjang kemampuan daerah mencukupi," tutupnya. (Adv/*1)
Editor: M. Huldi
"Sehingga untuk pokok-pokok pikiran hasil dari serap aspirasi masyarakat tidak harus mengacu pada SE Gubernur yang ada," kata Samsun kepada korankaltim.com, Kamis (20/8/2020).
Menurutnya, ketika masyarakat diberi batasan dalam pemberian bantuan itu akan membuat kesulitan, mengingat aspirasi dari masyarakat tidak selalu butuh anggaran besar.
Hal tersebut berbeda dengan perencanaan anggaran dalam pembangunan daerah. Pemda yang menentukan serta mengusulkan mata anggaran yang nominalnya cukup besar.
Keperluan masyarakat, lanjut Samsun, kadang hanya untuk beli kapal para nelayan, renovasi masjid, hingga pembuatan jalan pertanian.
"Jadi Insyaallah bisa tetap dipenuhi aspirasi dari masyarakat, sepanjang kemampuan daerah mencukupi," tutupnya. (Adv/*1)
Editor: M. Huldi