Ada wacana tersebut ingin dibahas di perubahan UU tentu akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah. "Jadi bukan UU pemilu saja yang dirubah tetapi UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah," ungkapnya
Terkait adanya rumor Pemilu serentak tahun 2024, ternyata terdapat pula kabar bahwa akan diundur pada tahun 2027. Menurut, Doktor Hukum asal Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini memang secara teknis, agak sulit untuk memangkas masa jabatan, dari aspek legal, banyak aturan perlu dilakukan revisi yang melibatkan banyak pihak. Secara politis itu perlu persetujuan partai politik ditingkat nasional, sehingga bagi dia, biarlah wacana itu bergulir, hingga aturan itu terbit. "Kami tunggu saja revisi terhadap sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masa jabatan 5 tahun dengan relasi hukumnya dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 atau 2027," sebut Andi Harun. (adv/*1)
Editor: Aspian Nur
Ada wacana tersebut ingin dibahas di perubahan UU tentu akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah. "Jadi bukan UU pemilu saja yang dirubah tetapi UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah," ungkapnya
Terkait adanya rumor Pemilu serentak tahun 2024, ternyata terdapat pula kabar bahwa akan diundur pada tahun 2027. Menurut, Doktor Hukum asal Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini memang secara teknis, agak sulit untuk memangkas masa jabatan, dari aspek legal, banyak aturan perlu dilakukan revisi yang melibatkan banyak pihak. Secara politis itu perlu persetujuan partai politik ditingkat nasional, sehingga bagi dia, biarlah wacana itu bergulir, hingga aturan itu terbit. "Kami tunggu saja revisi terhadap sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masa jabatan 5 tahun dengan relasi hukumnya dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 atau 2027," sebut Andi Harun. (adv/*1)
Editor: Aspian Nur
