“Fraksi PKB menilai telah terjadi kekeliruan dalam proses seleksinya. Kalau memang itu terjadi tentu kami cukup menyayangkan padahal birokrasi harus menuju pada pemerintahan yang bersih dan baik," sebutnya.
Pihaknya, meminta Pemprov Kaltim untuk membatalkan atau menganulir proses terhadap 5 Jabatan Eselon II karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kententuan lelang Jabatan sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan yang berlaku.
Adapun ketentuan yang dimaksud adalah Ketua Pansel telah pensiun ketika proses lelang sedang berlangsung. Selain itu, diabaikannya Surat KASN yang meminta pembatalan peserta yang tidak memenuhi syarat; yakni lewat usia dan tidak lolos kejiwaan.
Ia menambahkan bahwa tidak di umumkannya hasil penyeleksian secara terbuka terhadap tiga besar nama yang lolos, dan Tim Pansel tidak berasal dari lembaga Independen.(adv/*2)
Editor: M. Huldi
“Fraksi PKB menilai telah terjadi kekeliruan dalam proses seleksinya. Kalau memang itu terjadi tentu kami cukup menyayangkan padahal birokrasi harus menuju pada pemerintahan yang bersih dan baik," sebutnya.
Pihaknya, meminta Pemprov Kaltim untuk membatalkan atau menganulir proses terhadap 5 Jabatan Eselon II karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kententuan lelang Jabatan sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan yang berlaku.
Adapun ketentuan yang dimaksud adalah Ketua Pansel telah pensiun ketika proses lelang sedang berlangsung. Selain itu, diabaikannya Surat KASN yang meminta pembatalan peserta yang tidak memenuhi syarat; yakni lewat usia dan tidak lolos kejiwaan.
Ia menambahkan bahwa tidak di umumkannya hasil penyeleksian secara terbuka terhadap tiga besar nama yang lolos, dan Tim Pansel tidak berasal dari lembaga Independen.(adv/*2)
