"Oleh sebab itu kita harus benar-benar menerapkan sistem informasi yang akurat terkait narkoba dan juga peran serta atau partisipasi masyarakat dalam hal itu," ucap politisi PKB ini.
Sistem informasi dimaksud, jelas dia, dibuat pemerintah provinsi melalui dinas terkait dan sekurang-kurangnya memuat tentang institusi penerima wajib lapor, daerah rawan peredaran narkoba, daftar tempat rehabilitasi medis dan sosial, serta daftar kasus narkoba yang semuanya dibuat dalam bentuk media dalam jaringan yang mudah di akses masyarakat.
Sedangkan partisipasi masyarakat, kata politisi asal dapil Samarinda ini adalah dalam wujud memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba kepada instansi berwenang atau BNNP Kaltim.
“Masyarakat tidak perlu takut, karena penyampaian informasi dilindungi haknya secara hukum. Semoga dengan adanya partisipasi masyarakat perlahan-lahan Kaltim dapat menjadi daerah bebas narkoba,” harap Jahidin. (adv/*3)
Editor: Desman Minang
"Oleh sebab itu kita harus benar-benar menerapkan sistem informasi yang akurat terkait narkoba dan juga peran serta atau partisipasi masyarakat dalam hal itu," ucap politisi PKB ini.
Sistem informasi dimaksud, jelas dia, dibuat pemerintah provinsi melalui dinas terkait dan sekurang-kurangnya memuat tentang institusi penerima wajib lapor, daerah rawan peredaran narkoba, daftar tempat rehabilitasi medis dan sosial, serta daftar kasus narkoba yang semuanya dibuat dalam bentuk media dalam jaringan yang mudah di akses masyarakat.
Sedangkan partisipasi masyarakat, kata politisi asal dapil Samarinda ini adalah dalam wujud memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba kepada instansi berwenang atau BNNP Kaltim.
“Masyarakat tidak perlu takut, karena penyampaian informasi dilindungi haknya secara hukum. Semoga dengan adanya partisipasi masyarakat perlahan-lahan Kaltim dapat menjadi daerah bebas narkoba,” harap Jahidin. (adv/*3)
